BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD SESUAI DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TAHUN 2018

Posted on Posted in BIMTEK

BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD SESUAI DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD SESUAI DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Dengan ditetapkannya UU Desa No. 6/2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalam perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Pada masa lalu, desa hanya menjadi objek pembangunan. Desa menjadi arena kepentingan negara. Masyarakat menerima jadi tanpa adanya partisipasi yang baik. Setiap hasil Musyawarah Desa yang diajukan, sering menghasilkan kebijakan yang berbeda. Terkadang SKPD terkait tidak membaca hasil Musyawarah Desa sehingga kebijakan yang turun berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang berbeda, desa tidak lagi menjadi sistem pemerintahan daerah. Tetapi desa mandiri dengan mendapatkan otonomi sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggara desa agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. KAMI menyelenggarakan “BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)”

DURASI

2 Hari di Yogyakarta (lokasi lain dapat di-request sesuai kebutuhan dan jumlah peserta).

 

INVESTASI

Rp 6.000.000,- / peserta plus penginapan 2 malam

Rp 4.250.000,-/ peserta tanpa penginapan

Minimal running 3 peserta

Fasilitas

Modul, antar jemput bandara, souvenir, cofee break 2x, makan siang 1x

In House : Rp. 13.000.000,-

Belum termasuk : pajak, copy materi, tiket pulang pergi trainer dan tim, penginapan dan tempat training.

KONTAK

Untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi tim marketing kami.

BACA JUGA AK3 UMUM – SERTIFIKASI DEPNAKERTRANS RI DAN TRAINING HYGIENE DAN SANITASI RUMAH SAKIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *