PELATIHAN BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD SESUAI DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TAHUN 2018

Posted on Posted in BIMTEK

TRAINING BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD SESUAI DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

TRAINING BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD SESUAI DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Dengan ditetapkannya UU Desa No. 6/2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalam perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Pada masa lalu, desa hanya menjadi objek pembangunan. Desa menjadi arena kepentingan negara. Masyarakat menerima jadi tanpa adanya partisipasi yang baik. Setiap hasil Musyawarah Desa yang diajukan, sering menghasilkan kebijakan yang berbeda. Terkadang SKPD terkait tidak membaca hasil Musyawarah Desa sehingga kebijakan yang turun berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang berbeda, desa tidak lagi menjadi sistem pemerintahan daerah. Tetapi desa mandiri dengan mendapatkan otonomi sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggara desa agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. KAMI menyelenggarakan “BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)”

DURASI

2 Hari di Yogyakarta (lokasi lain dapat di-request sesuai kebutuhan dan jumlah peserta).

 

Jadwal Pelatihan :

 

15 – 17 Januari 2019

9 – 11 April 2019

9 – 11 Juli 2019

24 – 26 September 2019

5 – 7  November 2019

 

hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan :

 

Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

 

Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas Pelatihan :

 

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)

FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

 

BACA JUGA AK3 UMUM – SERTIFIKASI DEPNAKERTRANS RI DAN TRAINING HYGIENE DAN SANITASI RUMAH SAKIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.